ISIS Rilis Video Pemenggalan Warga Mesir

Monday, 16 February 2015, 06:52 WIB

Komentar : 0

Al Jazeera

ISIS merilis eksekusi tawanan.

ISIS merilis eksekusi tawanan.

REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO — Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi mengadakan pertemuan darurat untuk membahas keamanan nasional Mesir setelah militan ISIS merilis sebuah video yang menunjukkan pemenggalan warga Kristen Mesir di Libya.

Seperti dilansir Al arabiya pada (15/2), Sisi juga menyampaikan pidato di televisi dan mengatakan bahwa Mesir dan dunia sedang menghadapi ancaman besar yang berasal dari militan radikal, yang tidak memiliki rasa manusiawi.

Dia juga mengatakan Mesir akan mampu menghadapi ancaman ini. Jenderal yang menggulingkan presiden M Mursi tersebut menambahkan, mulai saat ini, warga negaranya tidak lagi diizinkan untuk melakukan perjalanan ke Libya.

ISIS merilis sebuah video yang menunjukkan pemenggalan Mesir Kristen. Koptik militan mengatakan mereka ditangkap di Libya. Rekaman yang dirilis menunjukkan sandera diborgol memakai jumpsuits orange dipenggal oleh orang berkostum hitam di pantai di ibu kota Libya Tripoli.

Kantor berita negara Mesir, MENA mengutip juru bicara Gereja Koptik mengkonfirmasi bahwa 21 Kristen Mesir diyakini dipegang oleh ISIS sudah mati. Akibat insiden itu, Mesir mengumumkan masa berkabung selama tujuh hari.

Reporter : C83
Redaktur : Erik Purnama Putra

Barang siapa yang memerhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Dan barangsiapa yang menutupi kejelekan orang lain maka Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat. ((HR Bukhari-Muslim))

  Isi Komentar Anda

Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.

Pemerintah Mesir Bagi Bantuan ke Keluarga Fans Zamalek

Tuesday, 10 February 2015, 23:02 WIB

Komentar : 0

www.imotion.com.br

Sepak bola (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO  —  Pemerintah Mesir telah setuju untuk membayar 3.280 dolar AS sebagai kompensasi kepada keluarga penggemar Zamalek yang meninggal di luar sebuah stadion sepak bola di Kairo, Mesir, Ahad (8/2) lalu.

Juru bicara Kementerian Kesehatan, pada Selasa (10/2) di Kairo mengatakan bahwa total korban tewas adalah 19, tapi kantor kejaksaan mengatakan, ada 22 korban jiwa sementara kelompok pendukung Zamalek mengatakan ada 28 orang yang tewas, seperti dikutip Punchng.

Federasi Sepak Bola Mesir telah menunda semua pertandingan domestik tanpa batas. Nanatinya akan ada pertemuan lagi setelah tiga hari berkabung dengan semua pihak yang terkait untuk membahas melanjutkan pertandingan sepak bola.

Anggota dewan Mesir, Mahmoud el-Shami, mengatakan liga harus segera dilanjutkan secepatnya. Dia mengatakan liga tidak bisa ditunda terlalu lama karena ada empat klub Mesir yang akan berpartisipasi dalam kompetisi Afrika dan tim nasional Mesir mulai bermain pada kualifikasi Piala Dunia 2018.

Reporter : C84
Redaktur : Citra Listya Rini

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)((QS ar-Rum: 41))

  Isi Komentar Anda

Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.

Fatimiyah, Penguasa Mesir Terlama (1)

Oleh: Ani Nursalikah

Kemajuan Fatimiyah dalam administrasi negara lebih berdasarkan pada kecakapan daripada keturunan.

Dinasti Fatimiyah adalah penguasa Syiah yang berkuasa di berbagai wilayah di Maghrib, Mesir, dan Syam (Suriah) dari 5 Januari 910 M hingga 1171 M oleh Abdullah al-Mahdi Billah. Ada pula sumber yang menyebutkan Fatimiyah didirikan pada Desember 909 M.

Negeri ini dikuasai oleh Ismailiyah, salah satu cabang Syiah. Pemimpinnya juga para imam Syiah. Mereka memiliki kepentingan keagamaan terhadap Ismailiyyun. Dinasti itu disebut pula dengan Bani Ubaidillah sesuai dengan nama pendiri dinasti.

Fatimiyah berasal dari suatu tempat yang kini dikenal sebagai Tunisia. Setelah penaklukan Mesir sekitar 971 M, ibu kotanya dipindahkan ke al-Qahirah (Kairo) pada 969 M.

Di masa Fatimiyah, Mesir menjadi pusat kekuasaan yang mencakup Afrika utara, Sisilia, pesisir Laut Merah Afrika, Palestina, Suriah, Yaman, Yordania, dan Hijaz.

Puncak ekspansi Fatimiyah terjadi pada 1057 M sampai 1059 M. Saat itu, Jenderal Turki Al-Basasiri bergabung ke Fatimiyah dan memproklamasikan kekhalifahan Fatimiyah di Baghdad, rumah kekhalifahan ortodoks.

Mesir berkembang menjadi pusat perdagangan luas di Laut Tengah dan Samudra Hindia. Hubungan perdagangan dan diplomatik bahkan hingga ke Cina pada masa Dinasti Song.

Fatimiyah fokus pada perdagangan jarak jauh karena kurangnya minat di bidang pertanian. Selain itu, sistem irigasi Sungai Nil belum diperhatikan.

Fatimiyah dengan cepat berkembang menjadi sebuah kerajaan sebagai akibat dari propaganda luas Ismaili yang dijalankan dengan gerakan misionaris (dawat). Dawat, selama periode Fatimiyah, diorganisasi menjadi cabang pemerintah dengan fungsi, struktur, dan hierarki sendiri di bawah khalifah.

Kemajuan Fatimiyah dalam administrasi negara lebih berdasarkan pada kecakapan daripada keturunan. Penganut Sunni bisa menduduki jabatan di pemerintahan sebagaimana Syiah.

Toleransi kepada non-Muslim, seperti Kristen dan Yahudi, berkembang. Mereka juga bisa mendapatkan kedudukan di pemerintahan berdasarkan  kemampuan masing-masing.

Mesir merupakan satu-satunya negara yang paling lama merasakan kekuasaan Fatimiyah. Ketegangan hubungan antara beberapa provinsi di barat laut Afrika dan Asia Barat dengan Kairo mempersulit dinasti ini melekatkan jejak-jejak kebudayaannya di daerah itu.

Mesir Umumkan Perombakan Kabinet

REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO — Perdana Menteri Mesir sementara Hazem el-Beblawi mengatakan, Mesir melakukan perombakan kabinet yang mencakup Kementerian Pertahanan Mesir. Hal ini menjadi sinyal yang memperjelas rencana Field Marshal Abdel Fattah el-Sissi maju sebagai presiden Mesir.

Kepala Angkatan Darat Sissi yang saat ini menjabat Menteri Pertahanan, menggulingkan Presiden Muhammad Mursi Juli lalu. Ia disebut-sebut akan mencalonkan diri sebagai presiden. Itu berarti Sissi harus terlebih dulu mundur dari jabatannya di pemerintahan.

Media lokal melaporkan mengutip perkataan Beblawi bahwa Sissi akan mencalonkan diri sebagai presiden. Tapi Beblawi membantah keras pernyataan tentang reshuffle berkaitan dengan pencalonan Sissi. Namun resuffle tak akan diumumkan sebelum kunjungan Beblawi ke Arab Saudi. Sebab Arab merupakan pendukung keuangan utama pemerintah sementara Mesir.

Reshuffle kabinet mencakup kementerian pertahanan dan kementerian untuk kerjasama internasional. Sebelumnya sebuah laporan menyatakan, Menteri Kerjasama Internasional Mesir Ziad Bahaa El-Din Senin (27/1) lalu mengundurkan diri.  Namun pejabat kabinet belum ada yang bersedia mengomentari perombakan kabinet tersebut.

Awal pekan ini Sissi dipromosikan menjadi Field Marshal. Ini merupakan jabatan tertinggi di Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata (SCAF). Dengan jabatan tersebut Sissi berwenang untuk mengajukan diri sebagai calon dalam pemilu mendatang.

Sebuah komunike lanjutan dari SCAF menyatakan, pencalonan Sissi merupakan amanat dan tugas dari rakyat dan tentara Mesir. Untuk memuluskan langkahnya menjadi calon presiden Mesir, Field Marshal baru itu harus menjalani kehidupan sebagai warga sipil. Ini merupakan ketetapan Konstitusi Baru Mesir yang diberlakukan 18 Januari lalu.

Dinamika perubahan konstirusi dan referendum membuktikan pencalonan dari kubu militer. Referendum juga menyerukan untuk segera digelarnya pemilu sebagai kebutuhan mendesak bagi pemerintah transisi.Pada 14 dan 15 Januari lalu, Mesir berhasil menggelar jajak pendapat untuk menentukan konsitusi baru Mesir. Sekitar 38,1 persen warga Mesir turut serta menyumbangkan suara mereka. Hasilnya 98 persen suara menyetujui konstisui baru.

Berdasarkan konstitusi baru, pemilihan umum untuk presiden dan parlemen harus segera di gelar. Sissi disebut-sebut sebagai calon presiden Mesir mendatang. Dalam peringatan tiga tahun revolusi, banyak warga membawa poster bergambar Sissi dan mendukungnya sebagai presiden baru Mesir.

Mesir Akan Gunakan Kekuatan Penuh Hadapi Ikhawanul Muslimin

Minggu, 05 Januari 2014, 02:50 WIB

Komentar : 0

 Seorang pengunjuk rasa pendukung Presiden Muhammad Mursi meneriakkan slogan melawan militer Mesir dalam aksi unjuk rasa di dekat masjid Al-Nour di Kairo, Jumat (23/8). (AP/Manu Brabo)

Seorang pengunjuk rasa pendukung Presiden Muhammad Mursi meneriakkan slogan melawan militer Mesir dalam aksi unjuk rasa di dekat masjid Al-Nour di Kairo, Jumat (23/8). (AP/Manu Brabo)

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA–Mesir pada Sabtu berjanji untuk menghadapi protes-protes Ikhwanul Muslimin dengan “kekuatan penuh,” kata pejabat keamanan setelah 17 orang tewas dalam bentrokan nasional sehari sebelumnya.

Ikhawanul Muslimin, yang menuntut pemulihan kembali kekuasaan presiden terguling Mohamed Mursi, telah menyelenggarakan protes hampir setiap hari meskipun peruntukannya bulan lalu sebagai organisasi teroris.

Penunjukan ini mengakibatkan hukuman penjara yang keras bagi anggota yang ditangkap dalam demonstrasi atau memimpin gerakan Islam yang berpengaruh.

“Organisasi terus melakukan kegiatan-kegiatan kriminal meski sudah dicap sebagai kelompok teroris,” kata pemerintah sementara, yang dilantik militer setelah menggulingkan Moursi Juli lalu, dalam sebuah pernyataan.

Negara “akan menghadapi kegiatan kelompok teroris ini dengan penuh
kekuatan,” katanya.

Para pejabat keamanan sebelumnya telah mengangkat korban dari bentrokan Jumat antara polisi dan pengunjuk rasa Ikhwanul menjadi 17 tewas dan 62 terluka di seluruh negeri.
Polisi juga menangkap 258 tersangka demonstran, kata para pejabat.

Koalisi Islam yang dipimpin Ikhwanul Muslimin telah menyerukan peningkatan demonstrasi menjelang sidang kedua Moursi, yang dituduh menghasut membunuh para demonstran selama tahun bergolak kekuasaannya.

Pemerintah mengatakan, Ikhwanul Islamis berniat untuk mengganggu referendum 14-15 Januari mengenai konstitusi baru, yang pertama dalam serangkaian jajak pendapat yang mengatakan akan mengembalikan pemerintah terpilih pada akhir tahun ini.

Para kubu Islam telah diimbau untuk memboikot referendum.

Redaktur : Taufik Rachman
Sumber : antara

(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal.(QS:Al Baqarah 197)

  Isi Komentar Anda

Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.

Soal Mesir, Komnas HAM Minta Pemerintah Bersikap Tegas

Jasad demonstran pendukung presiden terguling Mesir, Muhammad Mursi, diletakkan di lantai di rumah sakit darurat di dekat Masjid Rabaa Adawiya, Kairo, Rabu (14/8).

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA — Komnas HAM meminta pemerintah Indonesia agar bersikap tegas terkait dengan kondisi Mesir saat ini. Hal tersebut diungkapkan Ketua Sub Komisi Pemantauan dan Penyelidikan Pelanggaran HAM Natalius Pigai Ahad (18/8).

“Komnas Ham RI meminta Pemerintah Republik Indonesia harus bersikap tegas terhadap kekerasan militer yang terjadi di Mesir,” kata Natalius Pigai dalam pesan singkatnya kepada Republika.

Menurut Natalius tindakan militer Mesir pada kelompok pendukung Presiden Mesir terkudeta Muhammad Mursi bertentangan dengan demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM). Disamping itu, kudeta miter tersebut menunjukkan sikap anti demokrasi karena dunia telah melihat Ikhwanul Muslimin memenangkan pemilu di Mesir dan menjadikan Muhammad Musry sebagai presiden.

“Alasan Militer Mesir bahwa penggulingan Mursi dianggap sebagai sikap demokrasi karena tidak mau berkoalisi atau rekonsiliasi dengan kelompok lain  tidak dapat dibenarkan,” ujarnya.

Ia juga mengatakan kekerasan dan kekejaman militer Mesir yang mengakibatkan ratusan bahkan ribuan orang tewas. Hal ini, kata dia,  bertentangan dengan Deklarasi Universal PBB tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

Oleh karena itu, lanjut Natalius, Indonesia sebagai negara pihak yg menandatangi Konvensi PBB tentang ICCPR  harus bersikap tegas terhadap kekejaman militer Mesir yang secara sengaja membungkam kebebasan ekpresi rakyat dengan melakukan penganiayaan, penyiksaan, serta pembunuhan terhadap para demonstran pendukung Mursi.

Lebih lanjut, Natalius menilai,  pemerintah Indonesia selalu berdiam diri bila kekejaman dan jeritan kemanusiaan yang dihadapi oleh rakyat di belahan dunia lain. Ia mencontohkan pembunuhan etnis Rohignya beberapa waktu lalu dimana sikap Indonesia justru bungkam.

“Hal tersebut menunjukkan Indonesia tidak respek dan proteksi terhahap hak asasi manusia sebagai anggota PBB,” ujarnya.

Ketika Demokrasi Mesir Dikebiri Militer dan Kelompok Sekuler

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh Ikhwanul Kiram Mashuri

Sebuah drama sedang dimainkan di Mesir. Aktornya: kaum sekuler, liberal, sosialis, dan fulul (orang-orang dari rezim mantan Presiden Husni Mubarak) yang berkolaborasi dengan militer. Lawan mainnya: Ikhwanul Muslimin dengan sayap politiknya, Partai Kebebasan dan Keadilan, yang didukung oleh sejumlah partai Islam. Lakon yang dimainkan: bagaimana menjatuhkan seorang presiden yang dipilih secara demokratis, lantaran memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam pemerintahannya.

Sedangkan jalan ceritanya: pemerintahan yang dipimpim presiden pilihan rakyat yang sedang didemo oleh kelompok oposisi. Lalu militer negara itu yang semestinya netral dalam menyikapi unjuk rasa dua kelompok penentang dan pendukung sang presiden, justru memihak kepada kelompok oposisi. Ending-nya, militer mengambil kekuasaan negara dan memenjarakan sang presiden.

Ending tersebut tentu sementara. Belum final. Karena, drama di atas bukan dimainkan di panggung theater atau gedung pertunjukan. Drama itu nyata terjadi dalam kehidupan rakyat Mesir sekarang ini. Dikatakan ‘ending sementara’, lantaran para pendukung sang presiden sudah bertekad tidak akan tinggal diam. Mereka akan terus melawan dalam waktu pendek, sedang, dan panjang, apapun risikonya.

Alasan mereka adalah yang dipertaruhkan adalah sebuah demokrasi. Sebuah kehendak rakyat yang setahun lalu memilih sang presiden dalam sebuah pemilu yang paling demokratis dalam perjalanan panjang negara itu. Negara yang sejak merdeka pada 1952 selalu dipimpin oleh militer yang memerintah secara otoriter dan diktator. Kini demokrasi yang baru berumur setahun itu kembali dikebiri oleh militer. Kehendak rakyat telah dirampok oleh mereka yang berkekuatan senjata, bekerja sama dengan kelompok oposisi yang kalah dalam pemilu.

Para pendukung sang presiden tentu tidak tinggal diam. Apalagi mereka — sebagian besar adalah kader dan simpatisan Al Ikhwan (sebutan Ikhwanul Muslimin) – dikenal sangat militan. Mereka sejak lama, sekitar 80 tahun lebih berdirinya Al Ikhwan, sudah terbiasa dengan perjuangan terang-terangan (politik) maupun rahasia (bawah tanah). Terutama ketika Mesir diperintah rezim militer Jamal Abdul Nasir, Anwar Sadat, dan Husni Mubarak. Sejumlah tokohnya pernah dipenjara, termasuk Presiden Mursi sendiri. Bahkan pendiri Al Ikhwanul, Sheikh Hasan Al Banna, dan ideolognya, Sheikh Sayyid Qutub, menjadi syahid dibunuh oleh kaki tangan rezim penguasa.

Ketika angin revolusi rakyat menerjang sejumlah negara Arab (Al Rabi’ Al ‘Araby), Al Ikhwan bersama kekuatan rakyat lainnya menggelar unjuk rasa besar-besaran menentang rezim Presiden Mubarak yang telah berkuasan lebih dari 30 tahun. Mubarak akhirnya mengundurkan diri pada 11 Februari 2011. Kekuasaan pun diserahkan kepada Kepala Dewan Tertinggi Militer Jenderal Husein Tantawi.

Selama masa transisi kekuasaan militer, sejumlah pemilu pun digelar, dari pemilihan anggota parlemen (DPR/Malis Sya’b), anggota MPR (Majelis Syuro), pemilihan presiden hingga referendum amandemen Konstitusi Negara. Semua pemilu tersebut dimenangkan partai-partai Islam yang dimotori Partai Kebebasan dan Keadilan, sayap politik Al Ikhwan.

Bahkan ketika diselenggarakan pemilu presiden, tokoh-tokoh oposisi utama yang kini menggerakkan aksi unjuk rasa menentang kekuasaan Presiden Mursi – seperti Amr Musa, Hamdeen Sabbahi, dan Mohamad Al Baradai — hanya mendapatkan suara kecil. Amr Musa dan Hamden Sabbahi malah tidak lolos pada putaran kedua pemilu presiden. Sedangkan Al Baradai tidak mencalonkan diri sejak awal karena tahu dirinya maupun partainya, Partai Dustur, tidak cukup populer di Mesir.

Rentetan kemenangan partai-partai Islam dalam sejumlah pemilu itu tentu saja membuat gerah kelompok-kelompok yang berideologi sekuler, liberal, sosialis, dan orang-orang dari rezim Husni Mubarak. Dua hari sebelum pemilihan presiden, Mahkamah Agung (MA) — anggotanya diangkat semasa Presiden Mubarak – membubarkan parlemen dan MPR, serta mencabut larangan para pejabat tinggi era Mubarak untuk ikut pemilu presiden. Berbagai kelompok Islam menuduh keputusan MA sengaja dikeluarkan menjelang pemilu hanya untuk meloloskan Jenderal Ahmad Syafiq. Yang terakhir ini merupakan perdana menteri terakhir era Mubarak dan pernah menjabat Kepala Angkatan Udara Mesir.

Syafiq kemudian memang lolos dalam putaran kedua pemilu presiden bersama wakil dari partai Islam, Mohammad Mursi. Namun, meski didukung oleh kelompok sekuler, liberal, militer, dan orang-orang Mubarak, Ahmad Syafiq tetap kalah dalam pemilu. Yang terpilih menjadi presiden justru Mohammad Mursi.
Dengan latar belakang seperti itu tidak mengherankan bila kelompok-kelompok yang tidak menyukai kemengan partai-partai Islam kemudian bergabung dalam sebuah oposisi. Entah dengan nama Front Penyelamat Nasional, Tamarrud (pemberontak terhadap kekuasaan partai Islam), atau dengan nama lain. Termasuk dalam kelompok oposisi ini adalah militer. Apalagi setelah Presiden Mursi mengeluarkan dekrit yang mengembalikan fungsi dan peran militer hanya sebatas pertahanan negara alias kembali ke barak.

Kelompok-kelompok oposisi inilah yang dalam setahun kekuasaan Presiden Mursi terus mengganggu jalannya roda pemerintahan dengan berbagai bentuk. Dari unjuk rasa, mempengaruhi media, hingga pembiaran gangguan keamanan oleh polisi dan militer. Akibatnya, ekonomi Mesir terus memburuk dan kehidupan rakyat semakin sulit.

Kehidupan rakyat Mesir yang terus memburuk inilah yang kemudian dijadikan kesempatan untuk menjatuhkan Presiden Mursi dengan unjuk rasa besar-besaran. Unjuk rasa oposisi ini kemudian dibalas dengan demonstrasi yang juga besar-besaran oleh pendukung Mursi. Anehnya, ketika muncul unjuk rasa dua kelompok penentang dan pendukung Presiden Mursi, militer malah berbelok mendukung oposisi dengan mengkudeta kekuasaan sang presiden.

Drama perebutan kekuasaan yang sedang berlangsung di Mesir ini diprediksi tidak akan //happy ending.// Apalagi kelompok-kelompok Islam, terutama para kader dan simpatisan Al Ikhwan, telah bertekad akan terus melawan kudeta milter dan pemerintahan yang akan dibentuk, serta produk-produknya, termasuk rencana amandemen konstitusi negara. Dengan begitu bisa diperkirakan gejolak di Mesir akan terus berlanjut dan tidak diketahui bagaimana akan berakhir.

Jumlah Korban Tewas di Mesir Jadi 25 Orang

REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO – – Jumlah korban tewas dalam bentrokan antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan di kota Port Said, 220 km utara Kairo, pada Sabtu (26/1) meningkat menjadi 25 orang.

“Jumlah korban tewas mencapai 25 orang dan 200 lagi cedera. Kemungkinan meningkat karena banyak yang menderita luka parah,” kata Dinas Kesehatan Port Said seperti dikutip Antara, Sabtu (26/1).

Port Said, kota pelabuhan paling sibuk di ujung utara Terusan Suez, itu dilanda aksi anarkis menyusul keputusan hukuman mati terhadap 21 terdakwa dalam tragedi pertandingan bola di Port Said pada awal tahun lalu.

Tragedi sepak bola di Port Said pada awal Februari 2012 dalam pertandingan antara Al Ahly (Klub Kairo) dan Al Masri (Klub Port Said) itu menewaskan 75 orang, umumnya pendukung Klub Al Ahly.

Presiden Mohamed Mursi pada awal pekan ini menetapkan para korban tewas dalam cedera dalam daftar korban Revolusi 25 Januari 2011 dan keluarga korban berhak menerima santuan dari pemerintah.  Revolusi 25 Januari 2011 yang menumbangkan rezim Presiden Hosni Mubarak itu menewaskan 850 orang.

Pengadilan yang digelar di Kairo pada Sabtu tersebut mengajukan 21 terdakwa kepada Mufti Nasional Mesir untuk disahkan dalam hukuman mati.

Usai Kalah, Oposisi Mesir Satukan Barisan Bentuk Partai Tunggal

REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO—Koalisi oposisi mesir, Ahad (23/12) menegaskan akan membentuk satu partai tunggal untuk menantang kubu Ikhwanul Muslimin. Sejak revolusi tahun lalu para petinggi-petinggi Ikhwanul yang lebih disiplin mendominasi pemillu dan jajak pendapat.

Anggota oposisi yang tergabung dalam National Salvation Front (NSF), dengan perbedaan pandangan yang memecah suara non-Islami, bertekad untuk terus menekan Presiden Muhammad Mursi, termasuk lewat demonstrasi damai.

Sosialis liberal dan beberapa faksi lain yang bersatu di bawah baner Front, gagal dalam kampanye membujuk rakyat Mesir untuk memilih ‘tidak’ dalam referendum terhadap konstitusi baru. Hasil referendum tak resmi menurut pendukung Mursi pada Ahad, menyatakan telah meraup 64 suara setuju warga yang mendatangi kotak suara, yakni sepertiga dari total 51 juta pemilih sah Mesir.

“Front saat ini sangat kuat dan menyatu dan Front bersepakat memimpin perjuangan ini bersama-sama,” ujar Mohammed Abul Ghar, kepala Partai Demokrat Sosial Mesir dan anggota pemimpin Front, dalam acara jumpa pers setelah pelaksanaan referendum.

Mahasiswi Mesir Ditangkap karena Melecehkan Islam

REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO — Aparat keamanan Mesir pada Rabu (21/11) menangkap seorang mahasiswi karena murtad dari Islam dan mengaku bahwa dirinya menganut atheis, tidak mempercayai adanya Tuhan.

Selain mengaku atheis, wanita berinisial BRA berusia 18 tahun itu juga dianggap melecehkan Islam dan sempat menginjak Kitab Suci Al Quran, kantor berita Mesir, MENA melaporkan, Rabu.

Mahasiswi fakultas sastra Universitas Benha yang dinyatakan tersangka pelecehan agama itu diciduk bersama teman prianya, seorang mahasiswa fakultas teknologi Universitas Al Ashir Min Ramadhan.

Tersangka juga menganggap perbuatan zina itu halal, begitu pula minuman keras berupa khamar karena hal itu, menurut dia, dihalalkan di surga.

BRA menilai minuman khamar itu berguna untuk kesehatan, dengan merujuk pada orang-orang Barat yang menghangatkan badan dengan mengonsumsi khamar di musim dingin.

Kepada aparat keamanan, ibu tersangka menceritakan bahwa pihaknya telah berusaha mengarahkan putrinya ke jalan yang benar, namun tidak diindahkannya.

Sang ibu yang berprofesi apoteker tersebut mengatakan, putrinya itu berkelakuan aneh setelah menjalin hubungan cinta dengan seorang pria berusia 22 tahun bernama Hamdi Gamal Ali.